Foto/Istimewa  

nusakini.com - Kebijakan pangan yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah pimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman telah sesuai dengan visi dan misi Nawacita Pemerintahan Jokowi-Jk dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Dimana pertanian Indonesia sejak 2016 hingga sekarang di antaranya telah berhasil penuhi sendiri beras atau tidak ada impor. Bahkan selama bulan Ramadhan kemarin berhasil mencetak sejarah ketersediaan dan harga pangan stabil.

• Indonesia dan Ukraina Buka Peluang Kerjasama Bilateral di Bidang Pertanian
• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• KTNA Sebut Bulog Ogah Serap Gabah Petani, Tapi Semangat Impor, Ada Apa?
• Produksi Melimpah, Bulog Kalah Bersaing Dengan Pedagang Serap Gabah
• Perdana 2024, Indonesia Ekspor Mangga Gedong Gincu ke Jepang Senilai Rp 140 Miliar

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, Minggu (16/7/2017), di Bogor. "Di era Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini, para petani dikala butuh traktor tidak rumit, tinggal petani serius mau bertani mudah diberikan bantuan traktor, pompa air, benih dan pupuk hingga jaminan pemasaran. Jadi kebijakan pangan ini benar-benar komitmen sejahterakan petani," katanya dalam keterangan tertulis.

Untuk mewujudkan kebijakan program pangan ini sangat dibutuhkan keseriusan para kepala daerah dalam mengimplementasikan. Selain itu, dukungan pihak perguruan tinggi pun harus ada dalam memberikan konsep bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadi acuan penyusunan kebijakan pemerintah pusat. "Oleh karena itu, sangat diperlukan sosok kepala daerah yang peduli terhadap petani. Karena sektor pertanian merupakan ujung tombak sebagai variabel utama pengungkit perekonomian di masyarakat pedesaan," terangnya.

Tidak hanya itu saja yang dinilai dapat mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, tetapi seyogianya para pengusaha juga tentu ikut berperan. "Tidak hanya itu, mewujudkan ketahanan pangan sangat diperlukan juga dukungan dari pelaku usaha yakni terkait dengan pengalokasian dana CRS untuk membantu kebutuhan petani," pungkas Jaro Ade, panggilan akrab Ketua DPRD Bogor itu. (p/ma)